Riwayat Negeri yang Haru

Bulan depan, gajian, beli buku ini.

Semoga terwujud.

Amin.

Nb : Lihat nama editornya, Radhar Panca Dahana, one of my fav writer

Tweet This Post

Tentang Mimpi

           Pernah ada satu masa, aku tak berani bermimpi. Segalanya terasa begitu tinggi. Terlalu tinggi untuk teraih. Sloganku saat itu “mimpi yang terlalu tinggi bisa membantingmu dengan keras ke bumi.”

           “Tapi Astri, kamu harus percaya kekuatan mimpi. The power of dreams! Coba, tulis 100 mimpimu dalam dreams book. Harus selesai malam ini!”, itu kata temanku. Hasilnya? Tak lebih dari 15 mimpi yang bisa kutulis!

            Lalu, Allah membantuku. Mengingatkanku bahwa dunia itu penuh kemungkinan, walaupun cuma 1 persen. Dan untuk itulah, diperlukan mimpi untuk bisa menimbulkan kekuatan mewujudkan. Kemudian, satu demi satu mimpiku teraih. Allah menunjukkan padaku kekuatan mimpi, dan kekuatan perjuangan.

           Sekarang, aku berusaha mewujudkan mimpi berikutnya. Berbagi lebih banyak dengan semua orang Sebuah perpustakaan.

           Doakan aku. Mimpi dan perjuangan tetap butuh kekuatan doa bukan?  

Tweet This Post

Marty Natalegawa

Apa yang terlintas di kepalaku ketika mendengar nama Marty Natalegawa? “Adem.” Satu kata itu sudah cukup mewakili semuanya Bapak diplomat yang satu ini mencuri perhatian banyak orang sejak jadi Juru Bicara Deplu. Mau Indonesia sepanas apa, asal Pak Marty yang ngomong kok bisa jadi adem ya? Hehehe Selengkapnya tentang Pak Marty bisa baca di http://id.wikipedia.org/wiki/Marty_Natalegawa.

Ada juga berita di Kompas tentang Pak Marty. Sebenarnya pembahasan utamanya tentang kinerja PNS yang amat sangat memprihatinkan, tapi ada kalimat-kalimat bagus khas Pak Marty yang terselip dalam artikel ini. Aku suka kalimat Pak Marty di dua paragraf terakhir Ini artikel lengkapnya, diambil dari Kompas 6 Juli 2003 “Kalau Bisa Dipersulit, Mengapa Dipermudah?”:

SENIN (23/6) pagi pukul 07.00 di Kantor Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, beberapa warga sudah berkumpul. Seorang tukang sayur yang tinggal di Sunter Bentengan terlihat bercakap-cakap dengan seorang pemuda yang menyandang ransel di pundaknya. Mereka menunggu loket pengurusan KTP dibuka. Sudah pukul 08.00 ketika si pemuda mendekati salah seorang petugas dengan seragam hansip. Ia bertanya, pukul berapa kantor akan buka karena ia harus kuliah di Depok.

KALAU hari Senin, biasanya petugasnya telat, baru dateng pukul 09.00-an,” jawab seorang pria berbaju hijau khas pertahanan sipil. Alasannya, seluruh pegawai ikut apel di kantor kecamatan. “Saya duluan deh, masak ngurus KTP saja harus bolos,” katanya sambil meninggalkan gedung kelurahan yang cukup mentereng di tengah perkampungan itu.

Hampir pukul 09.00 ketika akhirnya loket dibuka. Sepuluh orang yang menunggu berebutan menumpukkan berkasnya di mulut loket. Mereka terus menunggu, sementara dua petugas yang baru datang itu sibuk bercanda satu sama lain.

“Ayo cepat, semua antri,” kata salah seorang petugas sambil mengambil tumpukan formulir perpanjangan KTP. Tumpukan itu tidak langsung dikerjakan karena pada saat itu, ada seorang pria yang membawa tas hitam masuk. Sekali lagi petugas pelayanan publik itu mengabaikan publik yang menunggu. Rupanya, pria yang baru datang itu hendak mengambil KTP baru milik “klien-kliennya”. Usai bercanda sana-sini, akhirnya para petugas baru bersedia melayani publik yang sudah menunggu.

Suasana seakan kembali ke ratusan tahun lalu ketika kawula menghadap ke rajanya. Satu per satu mereka menunggu giliran, sementara sang raja di singgasana berhak menentukan siapa yang diterimanya.

“Sumbangannya mana?” kata petugas pada seorang warga yang hendak mengurus KTP baru karena kehilangan. Bingung karena tidak tahu apa yang dimaksud dengan sumbangan, si warga lalu bertanya, “Sumbangan apa, Pak ?” Si petugas tertawa dan berkata, “Sumbangan sukarela, terserah berapa,” katanya dari balik loket. Mungkin dia lupa, di kaca hitam pembatas loket itu tertempel stiker bertuliskan “Masyarakat dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun kepada petugas”.

“Kalau ada sumbangan bisa 10 hari, tetapi kalau tidak mau ya tunggu 14 hari lagi,” katanya sambil melempar formulir tersebut. Si warga dengan kesal lalu bertanya mengenai tanda terima yang seharusnya diterimanya agar bisa mengambil KTP kalau sudah jadi. Namun, sekali lagi ia harus kecewa. “Yang tanda tangan belum datang, tunggu aja, paling juga pukul 11.00 orangnya datang,” kata petugas yang lain.

Peristiwa di atas terjadi hampir setiap hari di kantor-kantor pemerintah. Bahkan, mulai dari pelayanan yang paling mendasar sekalipun, seperti KTP, sarat dengan tarif tidak resmi dan perilaku petugas yang tidak simpatik. Masyarakat jadi enggan mengurus sendiri dan lebih baik memasrahkan kepada calo dengan memberi uang puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Tidak banyak yang berubah.

Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 1999 menunjukkan total biaya publik yang harus dikeluarkan hanya untuk mengurus KTP, termasuk memperhitungkan waktu yang terbuang, mencapai Rp 1 triliun pada tahun 1997. Pada saat itu, nominal uang publik yang keluar untuk mengurus KTP mencapai Rp 603 miliar, sepertiganya masuk ke kantong-kantong pribadi.

BURUKNYA pelayanan publik ini hanya puncak gunung es dari fungsi pemerintah yang harus dibenahi. Secara teori, pemerintah memegang tiga fungsi utama, yaitu pelayanan masyarakat, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Sementara pandangan publik tentang PNS seakan sudah harga mati keburukannya.

Imaji bahwa PNS tidak jauh dari orang-orang berbaju coklat yang datang ke kantor terlambat, lalu di kantor cuma baca koran sambil main catur atau minum kopi saja seakan sudah menjadi prototipe PNS. Sindiran sinis warga masyarakat, “Kalau bisa dibuat susah, kenapa harus dibuat gampang” masih melekat erat. Di samping, tentunya pungutan liar dan proyek yang dilakukan di sela-sela jam kerja yang juga kosong itu.

Alasan semua penyalahgunaan jabatan itu dilakukan karena gaji kecil memang sulit dibantah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, gaji pokok PNS mulai dari golongan IA hingga IVE dari Rp 575.000 hingga Rp 1.800.000. Yang berbeda adalah tunjangannya, seperti tunjangan jabatan dan beras.

“Coba saja sampeyan pikir. Dengan tiga anak dan hidup di Jakarta, semua sekolah, kebutuhan ini itu, apa cukup gaji segitu,” kata seorang PNS yang bekerja di Kantor Pajak.

Menurut pengamatan Kompas, imaji buruknya kinerja PNS ini memang mendekati benar. Pemandangan di Kantor Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak jauh dari imaji tersebut. Di lantai 20, misalnya, ruangan kosong. Hanya ada tiga sampai empat karyawan. Beberapa karyawan perempuan malah asyik berbelanja sepatu yang diedarkan seorang pedagang keliling yang masuk sampai ke dalam ruangan. Alasan kosongnya ruangan, sedang ada pendidikan dan pelatihan (diklat).

Pemandangan di lantai 10, tempat Biro Administrasi Wilayah, juga tidak jauh berbeda. Dari jumlah 155 pegawai, seperti yang tertera di bagan organisasi, yang terlihat di ruangan tidak sampai 10 orang pada hari Selasa (1/7) pukul 13.30. Mereka yang ada di dalam ruangan pun tidak jauh dari kegiatan mengobrol dan menonton televisi. Hanya satu orang yang tampaknya sibuk dengan dokumen di meja kerjanya.

Ada juga cerita mengenai meja kerja para PNS ini. Sebagian besar meja-meja tersebut kosong, tanpa sehelai kertas pun di atas meja. Entah karena rapi, tetapi mungkin lebih banyak karena memang tidak bekerja. Di lorong-lorong antar-ruangan, yang ada malah meja untuk tenis meja, seperti di lantai 9 tempat Biro Hukum dan Organisasi berada.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Ruhul Aflah mengakui, pegawai di Pemerintah Provinsi DKI memang sudah padat dan tidak efisien. Oleh karena itu, memang ada rencana perampingan pegawai. Salah satu bentuk yang ditawarkan adalah pensiun dini.

Ruhul mengatakan, sebelum terjadi penggabungan dalam rangka otonomi daerah, pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta berjumlah 70.000 orang. Selanjutnya, setelah adanya penggabungan akibat pelimpahan PNS dari departemen, jumlah pegawai di DKI sebanyak 108.000 orang.

Terhitung sampai Juni 2003, jumlah PNS secara keseluruhan sebanyak 94.142 orang. “Data jumlah pegawai setiap bulan pasti berubah karena ada yang pensiun,” kata Ruhul. Di DKI, kata Ruhul, walau inefisiensi sudah dirasakan, masih ada tenaga kerja kontrak sebanyak 4.758 orang yang tersebar di beberapa unit.

Menurut dia, kebutuhan PNS dengan penduduk DKI Jakarta idealnya adalah 1:200. Adapun penduduk Jakarta berjumlah 8,5 juta orang pada malam hari atau 11 juta orang pada pagi sampai sore hari yang mendiami 650 km² luas Jakarta. Dengan asumsi penduduk DKI Jakarta maksimal dihuni oleh 15 juta penduduk, diperlukan sebanyak 75.000 PNS. Jumlah itu menunjukkan, berarti saat ini sudah ada kelebihan tenaga sekitar 20.000 orang.

Pemprov DKI Jakarta sudah berulang kali mengusulkan rencana pensiun dini. Rencana itu dimungkinkan menurut aturan kepegawaian yang ada, bagi karyawan yang telah mencapai umur 50 tahun. Rencana pensiun dini ini sudah pernah ditawarkan kepada para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2000/2001. Akan tetapi, tidak ada yang mengajukan diri untuk mengikuti rencana pensiun dini tersebut. Saat ini sedang dilakukan kajian program yang paling tetap sesuai kebutuhan dan kemampuan Pemprov DKI Jakarta.

TIDAK semua birokrat memiliki cap “makan gaji buta” di kepalanya. Di Departemen Luar Negeri, pekerjaan menuntut mereka untuk bekerja secara profesional dan standar tinggi. “Di Deplu memang ada kekhasan khusus. Walau sama-sama PNS, ada beberapa perbedaan,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Marty Natalegawa.

Menurut dia, walau masih menyandang predikat PNS, para diplomat tidak bisa bertindak sebagaimana stereotip PNS. Dalam kondisi ekonomi kritis saat ini, diplomat harus berani melakukan langkah-langkah terobosan dan tidak memandang pekerjaan sebagai business as usual. “Memang saya akui, ada stereotip bahwa PNS itu maunya dilayani saja, tapi kalau ada diplomat kita yang berperilaku seperti itu di depan wakil negara lain, hal itu tidak bisa ditolerir, bahkan terhadap diplomat itu secara pribadi,” katanya.

Marty yang kini bergolongan IVB itu mengatakan, mau tidak mau banyak diplomat yang harus merogoh koceknya sendiri untuk melakukan jamuan dengan diplomat asing. Beruntung kalau diplomat RI itu pernah tugas di luar negeri karena pada saat ia bertugas di luar negeri, fasilitas yang diperolehnya, termasuk gaji, memang berbeda dengan PNS lainnya.Namun, kalau kembali ke Indonesia, tidak ada lagi tunjangan serupa di luar negeri, seperti tunjangan representatif. Sementara para diplomat itu dituntut untuk membangun lobi dan hubungan baik dengan perwakilan negara lain. “Lobi ya harus, bayangkan kalau diplomat hanya punya informasi seperti yang ada di media, ya, kalah cepat dengan televisi. Dia harus punya cerita di belakang layar,” kata Marty. 

Marty mengatakan, sejauh pengamatannya, sudah cukup banyak diplomat muda yang kreatif dan berani mengambil langkah terobosan untuk menyiasati agar tetap dapat menjalin hubungan baik.Terobosan juga sudah dilakukan Deplu sebagai institusi. Di antaranya adalah melakukan perampingan di beberapa perwakilan RI di luar negeri. Bentuk perampingan itu dilakukan sesuai dengan lokasi negara tempat perwakilan itu berada dan kebutuhan RI. Dengan demikian, tidak seluruh bagian harus ada seperti selama ini. “Misalnya, di sebuah negara kita pikir ekonomi yang penting, maka bagian ekonomi saja yang diprioritaskan, bisa jadi bagian lain tidak perlu ada, jadi fungsional,” kata Marty.

Secara pribadi, Marty dengan latar belakang pendidikan London School of Economics, Cambridge University, lalu doktor dari Australia National University menjawab pertanyaan mengapa ia mau menjadi PNS. Padahal, pria yang lahir di Bandung 40 tahun lalu itu memiliki kesempatan luas dengan gaji dan fasilitas lebih banyak di sektor lain selain daripada menjadi PNS. “Selain minat, saya ingin menyumbangkan sesuatu, to serve people,” katanya.

Bagi Marty, latar belakangnya itu adalah kesempatan yang tidak dimiliki semua orang. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk menyumbangkan sesuatu bagi masyarakat. “Saya terus terang salut dengan mereka yang menjadi guru atau membuka perpustakaan bagi masyarakat sekitar, mereka memiliki jalan sendiri-sendiri untuk make a difference,” katanya.

Begitulah Bapak Diplomat yang satu ini memang keren sekali. Kapan ya bisa ketemu? Aneh rasanya menulis “Ingin bisa ketemu Pak Marty Natalegawa” dalam dreams book ku. Tapi, siapa tahu kan? Mimpi itu perlu, bahkan harus!

Tweet This Post

Biography

Sejak aku wisuda, hari Sabtu menjadi sebuah hari yang sangat kutunggu. Itu waktunya pulang ke sebuah tempat bernama rumah. Pulang ke Solo. Berdesakan naik kereta tak apa, asal bisa bertemu keluargaku. Ternyata lulus itu melegakan. Membuat satu beban berat lepas dari pundak. Yang jelas, membuatku tak segan lagi untuk pulang. Tau kan gimana rasanya tiap kali ditanya “kapan lulus?”. Duhhh…seolah ingin menghilang
Berhubung aku pakai kereta sore, jadilah sampai di Solo menjelang maghrib. Aku baru menyadari, tiap aku sampai di rumah, si bungsu sedang di depan televisi, melihat acara favorit kami. Biography, Metro TV :) Entah sejak kapan, dia mulai setia pada stasiun televisi yang satu ini. Padahal, dulu dia dijamin ngamuk kalau remote TV ada di tanganku dan aku memilih Metro TV. Komentarnya mirip dengan komentar orang lain padaku. “Aduh Mbak, hobi kok nonton berita..”. Itu katanya :) Sekarang? Jangan coba-coba mengganggunya kalau sedang menikmati Biography :)
Beberapa minggu ini Biograpy membahas tentang presiden-presiden Amerika Serikat. Bagus. Tapi ya itu, tetap harus hati-hati. Tak ada yang menjamin tak ada propaganda di sana :) Jangan lupa, media pun bisa menjadi sebuah senjata yang sangat tajam dalam dunia politik!
Meskipun demikian, ada banyak informasi yang juga bisa diperoleh dari acara ini. Aku baru tahu bahwa kandidat presiden Amerika Serikat yang akan berkampanye mendapat perlindungan khusus selama 120 hari. Alasan tindakan pengamanan ini adalah terbunuhnya salah satu kandidat presiden Amerika Serikat di masa lalu yang ditembak saat sedang berkampanye (maap, lupa namanya:(). Selain itu, aku juga baru tahu bahwa mobil beratap terbuka tak akan pernah lagi digunakan oleh Presiden Amerika Serikat. John F. Kennedy terbunuh saat berada dalam mobil kepresidenan beratap terbuka ketika berada di tengah sebuah konvoi. Sejak saat itulah pasukan pengawal presiden Amerika Serikat memutuskan tak lagi menggunakan mobil beratap terbuka. Tak hanya itu, mobil ini dilengkapi berbagai alat keamanan. Aku ingat, saking canggihnya mobil ini, seorang agen dalam pasukan pengawal presiden ini sampai bisa mengatakan “Kelemahan mobil ini hanya ada dua. Tak bisa terbang dan tak bisa mengapung.”. Hehehe..:D Kok jadi ingat David Hasselhof, Knight Rider ya?:D  
Oya, jangan salah, menjadi pasukan pengawal presiden itu tekanan mentalnya berat sekali. Nyawa presiden juga tergantung pada para pengawal ini. Pengawal presiden John F Kennedy sampai bercucuran air mata ketika bercerita detik-detik terbunuhnya JFK. Sampai hari ini, dia menanggung beban mental luar biasa, merasa gagal melindungi JFK.
Lewat Biography aku juga bisa mengenal sosok George Washington, sang presiden pertama Amerika Serikat, yang dianggap sebagai negarawan tingkat tinggi. Dia dianggap sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki Amerika Serikat. Wah, maaf, kok jadi berasa kuliah Politik Pemerintahan Amerika Serikat ya? Mas Rachmat, tiada maksud merebut lahan lho ya…kekekeke…:D Peace, Pak Dosen
OK, segitu dulu cerita tentang presiden Amerika Serikat, sedikit yang kuingat dari hasil nonton Biography di Metro TV :) Sebenarnya sekarang malah sedang sangat tertarik menunggu persaingan antara Hillary Clinton dan Condoleezza Rice dalam pemilu mendatang :) Kira-kira, siapa yang menang ya? Siapa saja terserah, asal jangan Condoleezza…hehehe….:D Lho, itu sudah termasuk mendukung ya? Wah, maaf deh..:D

Tweet This Post