The Journey of a Rain Lover

Marty Natalegawa

Apa yang terlintas di kepalaku ketika mendengar nama Marty Natalegawa? “Adem.” Satu kata itu sudah cukup mewakili semuanya Bapak diplomat yang satu ini mencuri perhatian banyak orang sejak jadi Juru Bicara Deplu. Mau Indonesia sepanas apa, asal Pak Marty yang ngomong kok bisa jadi adem ya? Hehehe Selengkapnya tentang Pak Marty bisa baca di http://id.wikipedia.org/wiki/Marty_Natalegawa.

Ada juga berita di Kompas tentang Pak Marty. Sebenarnya pembahasan utamanya tentang kinerja PNS yang amat sangat memprihatinkan, tapi ada kalimat-kalimat bagus khas Pak Marty yang terselip dalam artikel ini. Aku suka kalimat Pak Marty di dua paragraf terakhir Ini artikel lengkapnya, diambil dari Kompas 6 Juli 2003 “Kalau Bisa Dipersulit, Mengapa Dipermudah?”:

SENIN (23/6) pagi pukul 07.00 di Kantor Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, beberapa warga sudah berkumpul. Seorang tukang sayur yang tinggal di Sunter Bentengan terlihat bercakap-cakap dengan seorang pemuda yang menyandang ransel di pundaknya. Mereka menunggu loket pengurusan KTP dibuka. Sudah pukul 08.00 ketika si pemuda mendekati salah seorang petugas dengan seragam hansip. Ia bertanya, pukul berapa kantor akan buka karena ia harus kuliah di Depok.

KALAU hari Senin, biasanya petugasnya telat, baru dateng pukul 09.00-an,” jawab seorang pria berbaju hijau khas pertahanan sipil. Alasannya, seluruh pegawai ikut apel di kantor kecamatan. “Saya duluan deh, masak ngurus KTP saja harus bolos,” katanya sambil meninggalkan gedung kelurahan yang cukup mentereng di tengah perkampungan itu.

Hampir pukul 09.00 ketika akhirnya loket dibuka. Sepuluh orang yang menunggu berebutan menumpukkan berkasnya di mulut loket. Mereka terus menunggu, sementara dua petugas yang baru datang itu sibuk bercanda satu sama lain.

“Ayo cepat, semua antri,” kata salah seorang petugas sambil mengambil tumpukan formulir perpanjangan KTP. Tumpukan itu tidak langsung dikerjakan karena pada saat itu, ada seorang pria yang membawa tas hitam masuk. Sekali lagi petugas pelayanan publik itu mengabaikan publik yang menunggu. Rupanya, pria yang baru datang itu hendak mengambil KTP baru milik “klien-kliennya”. Usai bercanda sana-sini, akhirnya para petugas baru bersedia melayani publik yang sudah menunggu.

Suasana seakan kembali ke ratusan tahun lalu ketika kawula menghadap ke rajanya. Satu per satu mereka menunggu giliran, sementara sang raja di singgasana berhak menentukan siapa yang diterimanya.

“Sumbangannya mana?” kata petugas pada seorang warga yang hendak mengurus KTP baru karena kehilangan. Bingung karena tidak tahu apa yang dimaksud dengan sumbangan, si warga lalu bertanya, “Sumbangan apa, Pak ?” Si petugas tertawa dan berkata, “Sumbangan sukarela, terserah berapa,” katanya dari balik loket. Mungkin dia lupa, di kaca hitam pembatas loket itu tertempel stiker bertuliskan “Masyarakat dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun kepada petugas”.

“Kalau ada sumbangan bisa 10 hari, tetapi kalau tidak mau ya tunggu 14 hari lagi,” katanya sambil melempar formulir tersebut. Si warga dengan kesal lalu bertanya mengenai tanda terima yang seharusnya diterimanya agar bisa mengambil KTP kalau sudah jadi. Namun, sekali lagi ia harus kecewa. “Yang tanda tangan belum datang, tunggu aja, paling juga pukul 11.00 orangnya datang,” kata petugas yang lain.

Peristiwa di atas terjadi hampir setiap hari di kantor-kantor pemerintah. Bahkan, mulai dari pelayanan yang paling mendasar sekalipun, seperti KTP, sarat dengan tarif tidak resmi dan perilaku petugas yang tidak simpatik. Masyarakat jadi enggan mengurus sendiri dan lebih baik memasrahkan kepada calo dengan memberi uang puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Tidak banyak yang berubah.

Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 1999 menunjukkan total biaya publik yang harus dikeluarkan hanya untuk mengurus KTP, termasuk memperhitungkan waktu yang terbuang, mencapai Rp 1 triliun pada tahun 1997. Pada saat itu, nominal uang publik yang keluar untuk mengurus KTP mencapai Rp 603 miliar, sepertiganya masuk ke kantong-kantong pribadi.

BURUKNYA pelayanan publik ini hanya puncak gunung es dari fungsi pemerintah yang harus dibenahi. Secara teori, pemerintah memegang tiga fungsi utama, yaitu pelayanan masyarakat, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Sementara pandangan publik tentang PNS seakan sudah harga mati keburukannya.

Imaji bahwa PNS tidak jauh dari orang-orang berbaju coklat yang datang ke kantor terlambat, lalu di kantor cuma baca koran sambil main catur atau minum kopi saja seakan sudah menjadi prototipe PNS. Sindiran sinis warga masyarakat, “Kalau bisa dibuat susah, kenapa harus dibuat gampang” masih melekat erat. Di samping, tentunya pungutan liar dan proyek yang dilakukan di sela-sela jam kerja yang juga kosong itu.

Alasan semua penyalahgunaan jabatan itu dilakukan karena gaji kecil memang sulit dibantah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, gaji pokok PNS mulai dari golongan IA hingga IVE dari Rp 575.000 hingga Rp 1.800.000. Yang berbeda adalah tunjangannya, seperti tunjangan jabatan dan beras.

“Coba saja sampeyan pikir. Dengan tiga anak dan hidup di Jakarta, semua sekolah, kebutuhan ini itu, apa cukup gaji segitu,” kata seorang PNS yang bekerja di Kantor Pajak.

Menurut pengamatan Kompas, imaji buruknya kinerja PNS ini memang mendekati benar. Pemandangan di Kantor Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak jauh dari imaji tersebut. Di lantai 20, misalnya, ruangan kosong. Hanya ada tiga sampai empat karyawan. Beberapa karyawan perempuan malah asyik berbelanja sepatu yang diedarkan seorang pedagang keliling yang masuk sampai ke dalam ruangan. Alasan kosongnya ruangan, sedang ada pendidikan dan pelatihan (diklat).

Pemandangan di lantai 10, tempat Biro Administrasi Wilayah, juga tidak jauh berbeda. Dari jumlah 155 pegawai, seperti yang tertera di bagan organisasi, yang terlihat di ruangan tidak sampai 10 orang pada hari Selasa (1/7) pukul 13.30. Mereka yang ada di dalam ruangan pun tidak jauh dari kegiatan mengobrol dan menonton televisi. Hanya satu orang yang tampaknya sibuk dengan dokumen di meja kerjanya.

Ada juga cerita mengenai meja kerja para PNS ini. Sebagian besar meja-meja tersebut kosong, tanpa sehelai kertas pun di atas meja. Entah karena rapi, tetapi mungkin lebih banyak karena memang tidak bekerja. Di lorong-lorong antar-ruangan, yang ada malah meja untuk tenis meja, seperti di lantai 9 tempat Biro Hukum dan Organisasi berada.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Ruhul Aflah mengakui, pegawai di Pemerintah Provinsi DKI memang sudah padat dan tidak efisien. Oleh karena itu, memang ada rencana perampingan pegawai. Salah satu bentuk yang ditawarkan adalah pensiun dini.

Ruhul mengatakan, sebelum terjadi penggabungan dalam rangka otonomi daerah, pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta berjumlah 70.000 orang. Selanjutnya, setelah adanya penggabungan akibat pelimpahan PNS dari departemen, jumlah pegawai di DKI sebanyak 108.000 orang.

Terhitung sampai Juni 2003, jumlah PNS secara keseluruhan sebanyak 94.142 orang. “Data jumlah pegawai setiap bulan pasti berubah karena ada yang pensiun,” kata Ruhul. Di DKI, kata Ruhul, walau inefisiensi sudah dirasakan, masih ada tenaga kerja kontrak sebanyak 4.758 orang yang tersebar di beberapa unit.

Menurut dia, kebutuhan PNS dengan penduduk DKI Jakarta idealnya adalah 1:200. Adapun penduduk Jakarta berjumlah 8,5 juta orang pada malam hari atau 11 juta orang pada pagi sampai sore hari yang mendiami 650 km² luas Jakarta. Dengan asumsi penduduk DKI Jakarta maksimal dihuni oleh 15 juta penduduk, diperlukan sebanyak 75.000 PNS. Jumlah itu menunjukkan, berarti saat ini sudah ada kelebihan tenaga sekitar 20.000 orang.

Pemprov DKI Jakarta sudah berulang kali mengusulkan rencana pensiun dini. Rencana itu dimungkinkan menurut aturan kepegawaian yang ada, bagi karyawan yang telah mencapai umur 50 tahun. Rencana pensiun dini ini sudah pernah ditawarkan kepada para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2000/2001. Akan tetapi, tidak ada yang mengajukan diri untuk mengikuti rencana pensiun dini tersebut. Saat ini sedang dilakukan kajian program yang paling tetap sesuai kebutuhan dan kemampuan Pemprov DKI Jakarta.

TIDAK semua birokrat memiliki cap “makan gaji buta” di kepalanya. Di Departemen Luar Negeri, pekerjaan menuntut mereka untuk bekerja secara profesional dan standar tinggi. “Di Deplu memang ada kekhasan khusus. Walau sama-sama PNS, ada beberapa perbedaan,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Marty Natalegawa.

Menurut dia, walau masih menyandang predikat PNS, para diplomat tidak bisa bertindak sebagaimana stereotip PNS. Dalam kondisi ekonomi kritis saat ini, diplomat harus berani melakukan langkah-langkah terobosan dan tidak memandang pekerjaan sebagai business as usual. “Memang saya akui, ada stereotip bahwa PNS itu maunya dilayani saja, tapi kalau ada diplomat kita yang berperilaku seperti itu di depan wakil negara lain, hal itu tidak bisa ditolerir, bahkan terhadap diplomat itu secara pribadi,” katanya.

Marty yang kini bergolongan IVB itu mengatakan, mau tidak mau banyak diplomat yang harus merogoh koceknya sendiri untuk melakukan jamuan dengan diplomat asing. Beruntung kalau diplomat RI itu pernah tugas di luar negeri karena pada saat ia bertugas di luar negeri, fasilitas yang diperolehnya, termasuk gaji, memang berbeda dengan PNS lainnya.Namun, kalau kembali ke Indonesia, tidak ada lagi tunjangan serupa di luar negeri, seperti tunjangan representatif. Sementara para diplomat itu dituntut untuk membangun lobi dan hubungan baik dengan perwakilan negara lain. “Lobi ya harus, bayangkan kalau diplomat hanya punya informasi seperti yang ada di media, ya, kalah cepat dengan televisi. Dia harus punya cerita di belakang layar,” kata Marty.

Marty mengatakan, sejauh pengamatannya, sudah cukup banyak diplomat muda yang kreatif dan berani mengambil langkah terobosan untuk menyiasati agar tetap dapat menjalin hubungan baik.Terobosan juga sudah dilakukan Deplu sebagai institusi. Di antaranya adalah melakukan perampingan di beberapa perwakilan RI di luar negeri. Bentuk perampingan itu dilakukan sesuai dengan lokasi negara tempat perwakilan itu berada dan kebutuhan RI. Dengan demikian, tidak seluruh bagian harus ada seperti selama ini. “Misalnya, di sebuah negara kita pikir ekonomi yang penting, maka bagian ekonomi saja yang diprioritaskan, bisa jadi bagian lain tidak perlu ada, jadi fungsional,” kata Marty.

Secara pribadi, Marty dengan latar belakang pendidikan London School of Economics, Cambridge University, lalu doktor dari Australia National University menjawab pertanyaan mengapa ia mau menjadi PNS. Padahal, pria yang lahir di Bandung 40 tahun lalu itu memiliki kesempatan luas dengan gaji dan fasilitas lebih banyak di sektor lain selain daripada menjadi PNS. “Selain minat, saya ingin menyumbangkan sesuatu, to serve people,” katanya.

Bagi Marty, latar belakangnya itu adalah kesempatan yang tidak dimiliki semua orang. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk menyumbangkan sesuatu bagi masyarakat. “Saya terus terang salut dengan mereka yang menjadi guru atau membuka perpustakaan bagi masyarakat sekitar, mereka memiliki jalan sendiri-sendiri untuk make a difference,” katanya.

Begitulah Bapak Diplomat yang satu ini memang keren sekali. Kapan ya bisa ketemu? Aneh rasanya menulis “Ingin bisa ketemu Pak Marty Natalegawa” dalam dreams book ku. Tapi, siapa tahu kan? Mimpi itu perlu, bahkan harus!

Tweet This Post

Thought | Astri Kusuma | September 19, 2006 9:47

7 Comments

By raden akatsuki, October 20, 2009 @ 9:47

Mmm ulasan yg bagus men.tak sedot ya infonya ttg pak Marty. Sekarang pak Marty jadi kandidat mentri tuh… Mogamoga kmu bisa ketemu deh.
By Helda, October 22, 2009 @ 9:47

iya benar mbk bahwa bermimpi itu harus, karena dengan bermimpi kita akan berusaha bagaimana meraihnya.
Terimakasi sharingnya tentang pak Marty, jujur saja saya adalah salah seorang yang ingin sekali menjadi diplomat. Mencari profile pendidikan dan karir para diplomat adalah cara saya untuk menambah wawasan diplomasi guna mencapai cita2 saya itu.

Salam kenal,
Helda
By rachmadhani, November 4, 2009 @ 9:47

wah akhirnya ktm jg sm yg ngefens ke pak marty..
aq jg udah mulai kagum sama dia sejak jd jubir deplu
pembawaanya yg tenang dan otaknya yg smart membuat aku m’jadikan dia sbg salah satu tokoh yg ku idolakan, dan menurutku dia adalah salah satu pria t’seksi di indonesia hehehe…
aq juga b’harap suatu saat bisa ketemu dia, apalagi skrg dah blk ke tanah air
cihuy!!!!
btw dia dah pny fans club blm sih, klo ada aq mau gabung nih…
By JENNIE, December 6, 2009 @ 9:47

wah mbak, saya & teman saya juga ngefans sama pak marty. Kita sama2 punya keinginan utk ketemu pak marty.hmm memang keinginan yg aneh sih, tapi pak marty adalah org yg bisa menginspirasi banyak orang. Semoga kita bisa bertemu pak marty suatu hari nanti. oh ya, ini emailku:jennieyuwono@gmail.com
By nana diorina, January 25, 2010 @ 9:47

hemmmm everybody loves pa’marty, p’marty itu klo diliat benar2 karismatik dan penuh prinsip,salah satu slogan hidupnya yg paling berkesan ditelinga saya adalah made difference…cocok menjadi tokoh inspiratif dlm mjd kehidupan seari2….wuuuuaaaa jdi pengen beutz ktemu pa’marty secara langsung.kira2 kapan yah waktu ntu tiba????? : )
By intan, August 25, 2010 @ 9:47

Hwaaa…..saya juga ngefans sama oom marty…Really nice…
By Astri Kusuma, August 30, 2010 @ 9:47

@raden akatsuki dan Jennie: amin.
@Helda : semoga mimpi tercapai ya
@rachmadani : wah, saya nggak tahu tentang hal itu
@nana : semoga mimpi bisa terwujud
@intan :